Direktur Jenderal Penataan Agraria menghadiri secara daring Rapat Koordinasi (Rakor) Awal Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Papua Tahun 2025 yang bertema “Penataan Tanah Adat Ulayat dan Pemberdayaan Tanah Masyarakat dalam Rangka Penyelesaian Konflik dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan” yang dilaksanakan di Hotel Suni Abipura, pada Senin (03/11/2025). Rakor Awal GTRA Provinsi Papua 2025 ini dihadiri oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pengembangan Masyarakat Adat dan Budaya yang mewakili Gubernur Papua beserta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua.

Direktur Jenderal Penataan Agraria pada sambutannya menyampaikan Reforma Agraria merupakan bagian dari misi besar bangsa dalam menjaga martabat hidup petani, nelayan, yang menjadi pelaku pembangunan. “Reforma Agraria merupakan kolaborasi semua kalangan lintas sektor dan keterlibatan aktif Pemprov, dukungan anggaran, hingga penataan akses yang membutuhkan pendampingan yang berkelanjutan. Rakor ini sebagai momentum penyatuan langkah, membangun dari desa, menata dari akar demi indonesia yang lebih adil dan merata, Reforma Agraria merupakan upaya menata kembali hubungan manusia dengan tanah,” pungkas Embun Sari.

Gubernur Papua selaku Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Papua melalui sambutannya mengajak seluruh pihak untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi. Ia mengajak seluruh pihak harus memastikan bahwa setiap langkah Reforma Agraria di Papua benar-benar memberikan manfaat nyata bagi rakyat dan menghadirkan kepastikan hukum atas tanah serta menjadi jalan menuju kesejahteraan bersama.

Turut hadir pada kesempatan ini, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Aslog Kodam XVII/Cenderawasih, Asisten Teritorial XVII/Cenderawasih, beserta jajaran anggota tim GTRA Provinsi Papua, dan juga jajaran Kepala Kantor Pertanahan beserta Pejabat Administrator di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua.

Sumber: Tim Media Ditjen Penataan Agraria