Direktorat Jenderal Penataan Agraria dalam hal ini diwakili oleh Direktur Landreform didampingi Kepala Subdirektorat P5T menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi GTRA Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026 yang bertempat di Aula Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat, pada Selasa (28/04/2026).

Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Barat menegaskan bahwa GTRA menjadi wadah untuk evaluasi Reforma Agraria tahun sebelumnya dan perencanaan di tahun berikutnya. ‘Reforma Agraria adalah fondasi penting untuk kesejahteraan masyarakat sehingga integrasi penataan aset dan penataan akses harus serius agar masyarakat dapat merasakan dampaknya,” ujar Gubernur Kalimantan Barat.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan bahwa Reforma Agraria bukan hanya tanggung jawab Kementerian ATR/BPN namun merupakan tanggung jawab lintas sektor serta seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu melalui kelembagaan GTRA diharap koordinasi dan sinergi serta kolaborasi lintas sektor dapat terwujud secara efektif.

Direktur Landreform dalam paparannya menyampaikan bahwa Reforma Agraria tidak hanya sekadar penataan aset. “Reforma Agraria bertujuan untuk menghadirkan keadilan dan kepastian hukum, namun harus juga disertai penataan akses untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” tegas Rudi Rubijaya. Penguatan Reforma Agraria sesuai arahan Presiden melalui Menteri ATR/Kepala BPN dengan pemberian hak atas tanah di atas HPL Badan Bank Tanah dilaksanakan demi keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh para Bupati/ Walikota se-Kalimantan Barat Kepala Kantor Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat, Unsur Aparat Penegak Hukum di Provinsi Kalimantan Barat, Badan Bank Tanah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Para Kepala Bidang serta Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan se-Kalimantan Barat.