Medan, 22 Januari 2026 — Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Ditjen PTPP) Kementerian ATR/BPN yang dipimpin oleh Direktur Jenderal PTPP, Embun Sari, menghadiri Rapat Koordinasi Penyelesaian Administrasi dan Hukum Tanah (AGHT) pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Binjai–Langsa yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam rangka pengamanan pembangunan strategis nasional. Rapat tersebut dilaksanakan di Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sumatera Utara, Medan.

Rapat koordinasi ini mengundang Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kejaksaan Negeri Langkat, Pengadilan Negeri Stabat, Kepolisian Resort Langkat, serta jajaran Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan ATR/BPN. Selain itu, rapat juga dihadiri oleh PT Hutama Karya (Persero) selaku Badan Usaha Jalan Tol Ruas Binjai–Langsa.

Rapat membahas penyelesaian kendala administrasi dan hukum tanah, khususnya pada lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) dan titik strategis intersection Pangkalan Brandan yang masih memerlukan kepastian hukum. Penyelesaian AGHT menjadi penting untuk mendukung kelancaran pengadaan tanah, mengingat progres pengadaan tanah Ruas Binjai–Langsa saat ini telah mencapai 97,01 persen dari total kebutuhan lahan.

Melalui forum koordinasi lintas kementerian dan lembaga ini, Ditjen PTPP mendorong penguatan sinergi dan langkah konkret dalam menuntaskan sisa permasalahan lahan, sehingga pembangunan Jalan Tol Binjai–Langsa dapat segera diselesaikan dan memberikan manfaat optimal bagi peningkatan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera Utara.