Semarang — Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah menggelar kegiatan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Survei dan Pemetaan pada Senin (11/05/2026) di Aula Sentosa Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Survei dan Pemetaan, Yan Septedyas, dan diikuti Kepala Seksi Survei dan Pemetaan beserta dua Koordinator Kelompok Substansi (KKS) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.

Dalam kegiatan tersebut, Kantor Pertanahan Kota Pekalongan mendapat apresiasi karena berhasil mencapai zero tunggakan layanan pengukuran. Capaian tersebut menjadi sorotan positif dalam forum monitoring dan evaluasi sebagai bentuk keberhasilan dalam menjaga kualitas pelayanan pertanahan dan percepatan penyelesaian pekerjaan.

Pada kesempatan itu, Yan Septedyas menekankan pentingnya percepatan penyelesaian target strategis di bidang survei dan pemetaan, mulai dari PBT PTSL Terintegrasi, penanganan KW 4, 5, dan 6, layanan pengukuran terjadwal, hingga penyelesaian bidang tanah terindikasi kawasan hutan. Ia juga meminta seluruh satuan kerja terus memperkuat koordinasi dan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Materi monitoring dan evaluasi disampaikan oleh sejumlah KKS di lingkungan Bidang Survei dan Pemetaan. Penata Kadastral Ahli Madya Catur Wicaksono memaparkan capaian PBT PTSL Terintegrasi dan ILASPP Jawa Tengah yang hingga 11 Mei 2026 telah mencapai 5.816 hektare atau 59 persen dari target 9.878 hektare. Sementara itu, Penata Kadastral Ahli Madya Nugroho Bayu Saputro menyampaikan materi mengenai penyelesaian tunggakan layanan pengukuran dan implementasi layanan pengukuran terjadwal. Adapun Surveyor Pemetaan Madya Thomas Harmoko Mandoyo memaparkan progres penanganan KW456 di Jawa Tengah yang hingga saat ini telah terselesaikan sebanyak 354.882 bidang atau 31,94 persen.

Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah berharap seluruh Kantor Pertanahan dapat terus meningkatkan kinerja, mempercepat penyelesaian target program, serta menjaga kualitas layanan pertanahan kepada masyarakat.