Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dan Workshop Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang kepada Pemerintah Daerah di Pulau Papua, bertempat di Jayapura, Papua (20/5/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tertib tata ruang yang adaptif terhadap karakteristik wilayah Papua serta mendukung penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan.

Berbagai isu strategis dibahas dalam kegiatan ini, mencakup pengendalian pemanfaatan ruang dari sisi akademis dan kebijakan, pengendalian alih fungsi lahan, penanganan indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang, penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), hingga penguatan kapasitas Pemerintah Daerah melalui Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang pada Sistem Informasi Pengawasan Penataan Ruang (Wastaru).

Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Aria Indra Purnama, menegaskan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang merupakan instrumen strategis untuk memastikan rencana tata ruang dapat terwujud secara nyata di lapangan, sekaligus menjadi bagian dari mitigasi bencana dan perlindungan lingkungan. Dalam diskusi juga dibahas pentingnya pendekatan kontekstual di Papua dengan memperhatikan hak ulayat, kelembagaan adat, kawasan konservasi, dan karakter sosial masyarakat lokal dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Melalui kegiatan ini, Kementerian ATR/BPN terus mendorong penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat dalam mewujudkan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan di wilayah Papua. Kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penataan ruang yang lebih efektif, adaptif, dan kontekstual sesuai karakteristik wilayah Papua.