Rapat membahas rencana transformasi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) menjadi institusi pendidikan vokasi berbasis sekolah kedinasan dengan skema ikatan dinas sebagai langkah strategis memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang pertanahan dan tata ruang.

Sekjen ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyampaikan bahwa kebijakan ini bertujuan memastikan ketersediaan SDM yang kompeten, berintegritas, dan siap kerja. Transformasi STPN telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2026 yang mencakup penataan program studi, termasuk penghentian program Diploma I serta penguatan program Sarjana Terapan.

Saat ini, STPN memiliki empat program studi sarjana terapan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan SDM teknis di tingkat pusat dan daerah. Namun, kebutuhan tenaga teknis masih besar sehingga diperlukan penguatan skema pendidikan terintegritasi dengan rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui ikatan dinas.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menekankan pentingnya persiapan matang dan koordinasi lintas kementerian/lembaga. Sementara itu, Dirjen PHPT, Asnaedi, menilai STPN berperan penting dalam pemerataan SDM hingga ke daerah terpencil serta perlu didukung skema rekrutmen dan penempatan yang tepat.

Anggota Komisi II DPR RI juga memberikan masukan terkait penyusunan grand design, kesiapan anggaran, serta penegasan kompetensi khusus STPN.

Hadir mengikuti jalannya rapat, perwakilan kementerian/lenbaga terkait serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Menutup rapat, Kementerian ATR/BPN menegaskan komitmennya mendorong penguatan STPN menuju sekolah kedinasan penuh guna mendukung SDM yang profesional dan berdaya saing.

Baca selengkapnya kunjungi: djpptr.atrbpn.go.id