Jakarta – Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia menggelar dialog daring inspiratif, yaitu IAP Talks, pada Kamis (04/12/25). IAP Talks merupakan acara rutin dari IAP Indonesia yang menjadi wadah diskusi bagi perencana kota dan mengangkat isu-isu terkait perkotaan dan wilayah. Diskusi hangat ini dihadiri lebih dari 500 peserta secara daring.

Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang, Reny Windyawati; Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Aria Indra Purnama; dan Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang, Agus Sutanto turut hadir sebagai pembicara pada forum yang bertajuk “Perencanaan dan Pengendalian Ruang untuk Ketahanan Kota dan Wilayah terhadap Bencana.”

Sebagai pembuka, Ketua Umum IAP, Adriadi Dimastanto, memaparkan beberapa contoh kasus terkait peta pola ruang serta pentingnya penyusunan pola ruang yang didasarkan pada analisis kesesuaian yang tepat. Ia menekankan bahwa rencana tata ruang harus berbasis mitigasi risiko bencana. Dengan demikian, perumusan struktur dan pola ruang perlu mempertimbangkan potensi risiko yang mungkin terjadi dan disusun untuk mampu menghadapi kondisi ekstrem.

“Tata ruang tanah, hutan, dan laut sebaiknya terintegrasi sehingga jika ada ketidaksesuaian penetapan rencana pola ruang yang belum mempertimbangkan risiko dapat kita hindari,” jelas Adriadi.

Pemaparan pertama disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang, Reny Windyawati. Ia menjelaskan bahwa pada tahun 2025 tercatat 2.590 kejadian bencana, dengan 99,03% merupakan bencana hidrometeorologi dan 0,97% bencana geologi. Jenis bencana yang paling sering terjadi berturut-turut adalah banjir, cuaca ekstrem, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tanah longsor, dan kekeringan. Berdasarkan RTRW Provinsi, peta persebaran kawasan rawan bencana menunjukkan bahwa 29,98% dari total luas wilayah administrasi Indonesia tergolong sebagai kawasan rawan bencana.

“Dalam penanganan bencana, tata ruang memiliki peran penting pada tahap pra-bencana, yaitu meliputi pencegahan, penegakan, dan mitigasi. Sementara pada tahap pasca-bencana, tata ruang berfokus pada upaya rekonstruksi,” ujar Reny.

Ia menambahkan bahwa ke depan perlu adanya pengembangan basis data dan sistem monitoring penggunaan lahan secara berkelanjutan, serta peningkatan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mitigasi dan adaptasi risiko bencana.

Selanjutnya, pemaparan kedua oleh Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Aria Indra Purnama, menjelaskan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang mencakup penilaian pelaksanaan KKPR dan PMP UMK, penilaian perwujudan rencana tata ruang, serta pemberian insentif dan disinsentif. Terkait bencana yang saat ini terjadi, aspek rawan bencana tercermin dalam penilaian perwujudan rencana tata ruang. Melalui penilaian tersebut, dapat terlihat indikasi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang.

“Pelaksanaan penilaian perwujudan rencana tata ruang dilaksanakan secara periodik dan terus-menerus, sebanyak satu kali dalam lima tahun, dan dilakukan satu tahun sebelum peninjauan kembali rencana tata ruang,” jelas Aria.

Kemudian, Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang, Agus Sutanto, memaparkan bahwa penataan ruang berbasis bencana harus memperhatikan risiko bencana. Untuk menurunkan risiko, perlu dilakukan penurunan tingkat bahaya, pengurangan kerentanan masyarakat terhadap sumber bahaya, serta peningkatan kapasitas masyarakat dan sistem ekonomi agar memiliki daya tahan ketika bahaya terjadi.

“Upaya menurunkan risiko bencana melalui penataan ruang dapat dilakukan dengan mendorong program mitigasi bencana dalam RTR melalui pemberian insentif/disinsentif, melakukan penertiban pemanfaatan ruang terhadap pelanggaran pada kawasan rawan bencana, serta pemberian insentif untuk pemanfaatan ruang berbasis mitigasi bencana,” ujar Agus.

Acara dilanjutkan dengan sesi diskusi antara para pembicara dan para partisipan, yang dimoderatori oleh Urban Planner & Designer dari Nusantara Urban Advisory, Fawzia Puji Insani.

Sumber : Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Ruang