Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan kegiatan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan yang dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo Prijono
Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa dari seluruh Kantor Wilayah BPN di Indonesia.
Rakernis ini menjadi forum koordinasi dan evaluasi sekaligus sarana untuk memperkuat pemahaman serta menyamakan persepsi dalam pelaksanaan penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan, khususnya yang berkaitan dengan tindak lanjut putusan pengadilan dan pembatalan produk hukum pertanahan.
Dalam kegiatan tersebut, sejumlah isu strategis menjadi pembahasan utama, di antaranya “Implementasi dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pasca Putusan Uji Materiil Pasal 39 Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 terhadap Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan” serta “Tindak Lanjut Pelaksanaan Pembatalan Sertipikat sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan dan Cacat Administrasi.”
Pada kesempatan tersebut, Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah berhasil meraih dua penghargaan sekaligus, yaitu sebagai Satuan Kerja Terbaik dalam Capaian Kinerja Realisasi Fisik dan Anggaran Kategori Pagu Efektif diatas Rp 3 miliar serta Satuan Kerja Terbaik dalam Penanganan Sengketa Melalui Mediasi dengan Hasil Perdamaian Terbanyak Kategori A : Nilai Indeks Kompleksitas Wilayah 1.32 s.d. 1,4.
Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas capaian kinerja dan komitmen Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah beserta seluruh jajaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi penanganan sengketa pertanahan, khususnya dalam mengoptimalkan penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi yang mengedepankan musyawarah dan kesepakatan para pihak.
Prestasi ini sekaligus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah untuk terus meningkatkan profesionalisme dan memberikan pelayanan pertanahan yang semakin berkualitas kepada masyarakat.
